Maraknya Malpraktek Kedokteran di Indonesia

Akhir-akhir ini tuntutan hukum terhadap dokter dengan dakwaan melakukan malpraktek makin meningkat dimana-mana, termasuk di negara kita. Ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran hukum masyarakat, dimana masyarakat lebih menyadari akan haknya. Disisi lain para dokter dituntut untuk melaksanakan kewajiban dan tugas profesinya dengan hati-hati dan penuh tanggung jawab. Seorang dokter hendaknya dapat menegakkan diagnosis dengan benar sesuai dengan prosedur, memberikan terapi dan melakukan tindakan medik sesuai standar pelayanan medik, dan tindakan itu memang wajar dan diperlukan.

Malpraktik atau malpractice berasal dari kata ”mal” yang berarti buruk dan ”practice” yang berarti suatu tindakan atau praktik, dengan demikian malpraktek adalah suatu tindakan medis buruk yang dilakukan dokter dalam hubungannya dengan pasien. Menurut Black’s Law Dictionary mendefinisikan malpraktik sebagai “professional misconduct or unreasonable lack of skill” atau “failure of one rendering professional services to exercise that degree of skill and learning commonly applied under all the circumstances in the community by the average prudent reputable member of the profession with the result of injury, loss or damage to the recipient of those services or to those entitled to rely upon them”. Pengertian malpraktik di atas bukanlah monopoli bagi profesi medis, melainkan juga berlaku bagi profesi hukum (misalnya mafia peradilan), akuntan, perbankan, dan lain-lain. Pengertian malpraktik medis menurut World Medical Association (1992) adalah: “medical malpractice involves the physician’s failure to conform to the standard of care for treatment of the patient’s condition, or lack of skill, or negligence in providing care to the patient, which is the direct cause of an injury to the patient.”

Selain pengertian diatas definisi lain dari malparaktik adalah setiap kesalahan profesional yang diperbuat oleh dokter pada waktu melakukan pekerjaan profesionalnya, tidak memeriksa, tidak menilai, tidak berbuat atau meninggalkan hal-hal yang diperiksa, dinilai, diperbuat atau dilakukan oleh dokter pada umumnya didalam situasi dan kondisi yang sama (Berkhouwer & Vorsman, 1950), selain itu menurut Hoekema, 1981 malpraktik adalah setiap kesalahan yang diperbuat oleh dokter karena melakukan pekerjaan kedokteran dibawah standar yang sebenarnya secara rata-rata dan masuk akal, dapat dilakukan oleh setiap dokter dalam situasi atau tempat yang sama, dan masih banyak lagi definisi tentang malparaktik yang telah dipublikasikan. Dalam tata hukum indonesia tidak dikenal istilah malpraktik, pada undang-undang No. 23 tahun 1992 tentang kesehatan disebut sebagai kesalahan atau kelalaian dokter sedangkan dalam undang-undang No. 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran dikatakan sebagai pelanggaran disiplin dokter. Sehingga dari berbagai definisi malpraktik diatas dan dari kandungan hukum yang berlaku di indonesia dapat ditarik kesimpulan bahwa pegangan pokok untuk membuktikan malpraktik yakni dengan adanya kesalahan tindakan profesional yang dilakukan oleh seorang dokter ketika melakukan perawatan medik dan ada pihak lain yang dirugikan atas tindakan tersebut.

Kelalaian bukanlah suatu pelanggaran hukum atau kejahatan, jika kelalaian itu tidak sampai membawa kerugian atau cedera kepada orang lain dan orang itu dapat menerimanya. Ini berdasarkan prinsip hukum “De minimis noncurat lex,” yang berarti hukum tidak mencampuri hal-hal yang dianggap sepele. Tetapi jika kelalaian itu mengakibatkan kerugian materi, mencelakakan bahkan merenggut nyawa orang lain, maka ini diklasifikasikan sebagai kelalaian berat (culpa lata), serius dan kriminil.

Tolak ukur culpa lata adalah:

  1. Bertentangan dengan hukum
  2. Akibatnya dapat dibayangkan
  3. Akibatnya dapat dihindarkan
  4. Perbuatannya dapat dipersalahkan

Jadi malpraktek medik merupakan kelalaian yang berat dan pelayanan kedokteran di bawah standar.

Malpraktek medik murni (criminal malpractice) sebenarnya tidak banyak dijumpai. Misalnya melakukan pembedahan dengan niat membunuh pasiennya atau adanya dokter yang sengaja melakukan pembedahan pada pasiennya tanpa indikasi medik, (appendektomi, histerektomi dan sebagainya), yang sebenarnya tidak perlu dilakukan, jadi semata-mata untuk mengeruk keuntungan pribadi. Memang dalam masyarakat yang menjadi materialistis, hedonistis dan konsumtif, dimana kalangan dokter turut terimbas, malpraktek diatas dapat meluas.

Pasien/keluarga menaruh kepercayaan kepada dokter, karena:

  • Dokter mempunyai ilmu pengetahuan dan keterampilan untuk menyembuhkan penyakit atau setidak-tidaknya meringankan penderitaan.
  • Dokter akan bertindak dengan hati-hati dan teliti
  • Dokter akan bertindak berdasarkan standar profesinya.

Dokter dikatakan melakukan malpraktek jika:

  • Dokter kurang menguasai iptek kedokteran yang sudah berlaku umum dikalangan profesi kedokteran
  • Memberikan pelayanan kedokteran dibawah standar profesi (tidak lege artis)
  • Melakukan kelalaian yang berat atau memberikan pelayanan dengan tidak hati-hati
  • Melakukan tindakan medik yang bertentangan dengan hukum

Di Indonesia masih terdapat kesenjangan antara harapan pasien dan keluarganya dengan hasil terapi medis yang tidak sesuai dengan harapan, terkadang menimbulkan praduga bahwa dokter melakukan malapraktik.

Karena ketidaktahuan masyarakat pada umumnya tumbuh miskonsepsi yang menganggap bahwa setiap kegagalan praktek medis (misalnya hasil buruk atau tidak diharapkan selama dirawat di RS) sebagai akibat malpraktek medis atau akibat kelalaian medis. Padahal suatu hasil tidak diharapkan di bidang kedokteran sebenarnya dapat diakibatkan oleh beberapa kemungkinan, diantaranya, dari suatu perjalanan penyakit yang tidak berhubungan dengan tindakan medis dilakukan dokter serta hasil dari suatu resiko berlebihan karena suatu kelalaian atau karena suatu kesengajaan.

Fenomena lainnya yang sering menimbulkan sengketa medik dikarenakan faktor penyedia jasa medik, dalam hal ini RS dan dokter. Bahkan banyaknya RS tidak diimbangi dengan ketersediaan tenaga kesehatan maupun dokter, sehingga seorang dokter praktik di satu rumah sakit kemudian praktik juga pada tempat lain dan kadang di klinik milik pribadi bahkan sering menimbulkan yang dinamakan “malapraktik” karena kurangnya ketersediaan waktu bagi dokter untuk belajar dan memahami ilmunya.

Berbagai kasus kelalaian praktek kedokteran yang dibawa ke meja hijau juga dapat menjerat dokter dengan gugatan perdata dan harus menghadapi proses yang berkepanjangan. Hal ini kemudian menjadikan profesi kedokteran menjadi berlebihan karena takut dituntut dan akibatnya biaya berobat akan dipikul pasien menjadi sangat mahal.

Dari berbagai penelitian disimpulkan bahwa koridor hukum antara hak-hak pasien dan hak-hak dokter perlu diperjelas, antara kasus yang tergolong malpraktik atau sengketa medik lainnya.
Demikian pula supaya pihak dokter semakin profesional dan ahli di bidangnya sehingga dapat memberikan pelayanan medis dengan tepat dan benar, maka di lain pihak juga perlu mengerti hak-haknya sehingga tidak serta merta membawa sengketa medik ke pengadilan.

 

SUMBER :

  1. Undang-undang Praktek Kedokteran
  2. Undang-undang Kesehatan
  3. Malpraktik Dokter, Dr. H. Hendrodjojo Soetomo, Nov. 2007
  4. Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan, M. Yusuf Hanafiah
  5. Malpraktek, Dr. Meivy Isnoviana , SH

Cara Menghitung Kapitasi

Kapitasi adalah metode pembayaran untuk jasa pelayanan kesehatan dimana pemberi pelayanan kesehatan (dokter atau rumah sakit) menerima sejumlah tetap penghasilan per peserta, per periode waktu (biasanya bulan), untuk pelayanan yang telah ditentukan per periode waktu (biasanya bulan), untuk pelayanan yang telah ditentukan per periode waktu.

Pembayaran bagi pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) dengan Sistem Kapitasi adalah pembayaran yang dilakukan oleh suatu Lembaga kepada PPK atas jasa pelayanan kesehatan yang diberikan kepada anggota lembaga tersebut, yaitu dengan membayar di muka sejumlah dana sebesar perkalian anggota dengan satuan biaya (unit cost) tertentu.

Yang dimaksud dengan Lembaga diatas adalah Badan Penyelenggara JPKM (Bapel). Sedangkan yang dimaksud dengan Satuan Biaya (Unit Cost) adalah harga rata-rata pelayanan kesehatan perkapita (disebut juga Satuan Biaya Kapitasi) yang disepakati kedua belah pihak (PPK dan Lembaga) untuk diberlakukan dalam jangka waktu tertentu.

Dua hal pokok yang harus diperhatikan dalam menentukan kapitasi adalah akurasi prediksi angka utilisasi (penggunaan pelayanan kesehatan) dan penetapan biaya satuan. Besaran angka kapitasi ini sangat dipengaruhi oleh angka utilisasi pelayanan kesehatan dan jenis paket (benefit) asuransi kesehatan yang ditawarkan serta biaya satuan pelayanan.

Kapitasi = Angka utilisasi x Biaya satuan/unit cost

Angka utilisasi dapat diketahui dari berbagai laporan yang ada, umpamanya Susenas, atau dari Dinas Kesehatan setempat.

Angka utilisasi dipengaruhi oleh:

  1. Karakteristik Populasi
  2. Sifat Sistem Pelayanan
  3. Manfaat yang ditawarkan
  4. Kebijakan asuransi

Utilisasi adalah tingkat pemanfaatan fasilitas pelayanan yang dimiliki sebuah klinik/praktik.

Angkanya dinyatakan dalam persen (prosentase). Utilisasi merupakan jumlah kujungan per 100 orang di populasi tertentu (jumlah kunjungan/total populasi x 100%)

Utilisasi dapat memberikan gambaran tentang kualitas pelayanan dan risiko suatu populasi (angka kesakitan). Apabila utilisasi tinggi berarti menunjukkan kualitas pelayanan buruk atau derajat kesehatan peserta buruk.

Unit Cost adalah biaya rata-rata untuk setiap jenis pelayanan rata-rata pada kurun waktu tertentu. Unit Cost hanya dapat dihitung bila administrasi keuangan rapi (sistematis), sehingga dapat melihat pemasukan untuk setiap jenis pelayanan.

Unit cost = Jumlah pendapatan untuk setiap jenis pelayanan/jumlah kunjungan untuk pelayanan tersebut.

Unit cost identik dengan tarif atau harga jual (harga pokok ditambah margin) dapat memberikan gambaran tentang efisiensi pelayanan dan risiko biaya suatu populasi (beban biaya). Angka unit cost yang tinggi menunjukkan pelayanan tidak efisien atau populasi memiliki risiko biaya tinggi (banyak penyakit degeneratif). Hal ini penting untuk menghitung tarif atau kapitasi dan untuk mengontrol biaya dan ketaatan tim terhadap SOP yang telah disepakati.

Satuan biaya kapitasi ditetapkan berdasarkan perkiraan besarnya resiko gangguan kesehatan yang memerlukan pelayanan kesehatan di kalangan anggota lembaga pendanaan kesehatan tersebut dalam waktu tertentu.

Faktor-faktor yang menentukan satuan biaya kapitasi:

1. Bentuk-bentuk gangguan/masalah kesehatan yang umumnya dialami anggota beserta prevalensisnya.

2. Jenis-jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan untuk mengatasi gangguan kesehatan tersebut beserta tarifnya.

3. Tingkat penggunaan pelayanan kesehatan oleh anggota

Dari setiap pelayanan kesehatan, dihitung angka/biaya kapitasi dengan mengalikan angka utilisasi tersebut dengan satuan biaya riil (real cost). Jumlah dari semua angka kapitasi yang didapat menjadi angka kapitasi rata-rata per peserta per bulan. Secara umum rumus penghitungan kapitasi adalah sebagai berikut :

Angka kapitasi = angka utilisasi tahunan x biaya satuan : 12 bulan

= biaya per anggota per bulan (PAPB)

Contoh penetapan angka utilisasi dan angka kapitasi :

Dari laporan pemanfaatqn pelayanan kesehatan tahun yang lalu (experienced rate) dapat diketahui jumlah kunjungan rawat jalan peserta asuransi kesehatan ke PPK tingkat I sebanyak 12.443 kunjungan. Jumlah peserta 10.000 orang. Biaya dokter dan obat per kunjungan rata-rata Rp. 15.000,- (jasa dokter Rp.5.000,- dan biaya obat rata-rata Rp. 10.000,-). Maka berdasarkan rumus diatas, maka angka kapitasi per anggota per bulan (PAPB), adalah sebagai berikut :

PAPB = [( 12433 / Rp. 10.000 ) x Rp. 15.000 ] : 12 bulan = Rp. 1554,12

Pembayaran untuk Penyedia Pelayanan Kesehatan (PPK) dihitung berdasarkan atas perhitungan biaya per kepala (per kapita) untuk pelayanan yang harus diberikan bagi setiap peserta dalam jangka waktu tertentu (biaya pelayanan kapitasi). Besarnya tarif pelayanan kesehatan disini merupakan hasil kesepakatan antara Bapel JPKM dengan PPK yang bersangkut.

Perhitungan pembayaran kapitasi yaitu : jumlah peserta dan keluarganya yang terdaftar sebagai peserta dikalikan dengan besarnya angka kapitasi untuk jenis pelayanan kesehatan yang diinginkan.

Pembayaran kapitasi = jumlah peserta x angka kapitasi

Contoh perhitungan pembayaran kapitasi :

Jumlah peserta 3000 orang dan biaya kapitasi rawat jalan TK I Rp. 1.569,94 Pembayaran kapitasi lewat jalan TK 1 adalah sebagai berikut

Pembayaran kapitasi = 3000 x Rp. 1.569,94 = Rp. 4.709,820/bulan.

Manfaat system Kapitasi :

  1. Ada jaminan tersedianya anggaran untuk pelayanan kesehatan yang akan diberikan
  2. Ada dorongan untuk merangsang perencanaan yang baik dalam pelayanan kesehatan, sehingga dapat dilakukan :
  • Pengendalian biaya pelayanan kesehatan per anggota
  • Pengendalian tingkat penggunaan pelayanan kesehatan
  • Efisiensi biaya dengan penyerasian upaya promotif-preventif dengan kuratif-rehabilitatif
  • Rangsangan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bermutu, efektif & efisien
  • Peningkatan pendapatan untuk PPK yang bermutu
  • Peningkatan kepuasan anggota yang akan menjamin tersedianya kesehatan masyarakat

Dokter Sebagai Leader

Perkembangan jaman dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi membuat banyak perubahan di dunia ini, termasuk di dunia kedokteran. Kalau dahulu paradigma pelayanan prima berfokus pada provider, sekarang lebih berfokus pada customer atau dalam hal ini adalah pasien. Dalam tatanan dunia yang semakin kompleks, dokter dituntut menjadi sosok yang ideal sesuai konsep yang dicanangkan oleh WHO, dimana seorang dokter harus memiliki konsep The five stars doctor (health care provider, decision maker, community leader, manager dan communicator).

Intinya dokter diharapkan dapat menjadi seorang yang professional, orang yang bisa memberikan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar operating prosedur atau standar pelayanan medis dan standar etika profesi. Ditambah dengan jiwa kepemimpinan, untuk memimpin pasiennya ketika pengobatan, berkomunikasi efektif dengan pasien, untuk membentuk suatu kerja sama yang optimal dalam program promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

Dalam hal ini, kepemimpinan dalam jati diri dokter sangat penting, karena dengan kepimimpinan dokter yang baik maka dokter tersebut bisa menjadi “agent of change” di lingkungannya, untuk menjadikan masyarakat berperilaku sehat, dapat menjaga dan memelihara kesehatannya, lingkungannya, agar mereka dapat menjadi individu, keluarga, dan masyarakat yang produktif.

Pengertian Kepemimpinan

Kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang lain untuk bekerja keras dengan penuh kemampuan untuk tujuan kelompok (George R. Terry)

Kepemimpinan adalah mempengaruhi orang lain agar ikut serta dalam mencapai tujuan umum (Harold Koontz dan Cyril O’Donnell)

Kepemimpinan adalah seni mengkoordinasi dan memotivasi individu2 serta kelompok2 untuk mencapai tujuan yang diinginkan (John D. Pfiffner & Robert Presthus)

Kepemimpinan merupakan key success factor dari proses perubahan yang besar. Para pengikutpun akan dengan sukarela mendukung terjadinya suatu perubahan mengikuti kepemimpinan yang kuat (WHO)

Harap dibedakan pula, bahwa kepemimpinan berbeda dengan managerial. Kepemimpinan lebih pada menciptakan terobosan baru dan mengambil resiko, sementara managerial lebih pada mencapai tujuan dari keputusan dan memfokuskan pada kestabilan, bukan mengambil resiko.

Untuk menciptakan perubahan dibutuhkan transformational leadership yaitu kepemimpinan yang bersifat karismatik, inspiratif, stimulatif, dan berani mengambil resiko dengan penuh pertimbangan. Seseorang bisa dikatakan pemimpin yang transformational apabila :

  • Memiliki visi dan tujuan kedepan yang jelas
  • Mempunyai kemampuan sbg dinamisator organisasi dan menunjukkan semangat yang tinggi dalam melaksanakan tugas organisasi secara benar dan bertanggungjawab
  • Menciptakan iklim saling percaya, saling menghargai dan membantu kolega lain untuk senantiasa meningkatkan kapasitas pribadi

Menjadi seorang pemimpin yang sukses, bukan pekerjaan yang mudah. Dokter dengan filosofi “melayani”nya menjalankan amanah memimpin diharapkan menghasilkan sesuatu yang lebih baik lagi.
Maka dari itu, sebagai pemimpin agaknya dia mampu :

1. Teladan
Teladan ini bisa diwujudkan jika pemimpin bisa memberi contoh perilaku dirinya sebelum memerintahkan ke stafnya. Tidak mungkin kedisiplinan bisa diterapkan jika tanpa dimulai dari diri pemimpin.

2. Tawadlu
Tawadlu atau sikap rendah diri. Sikap rendah diri ini harus ada pada diri pemimpin. Pemimpin tentu lebih disegani bawahan, jika ia bersikap rendah hati daripada tinggi hati.

3. Tanggungjawab
Tanggungjawab menunjukkan satu sikap yang dapat dipercaya. Kepercayaan yang kita terima harus disertai dengan bukti nyata. Terakhir amanah ini juga harus dipertanggungjawabkan pada hati nurani kita dan Tuhan Yang Maha Kuasa

Di dalam suatu pelayanan kesehatan, dokter menjadi “center of stage”, dimana nasib semua tenaga kesehatan bergantung pada dokter dan alurnya pun dipimpin oleh dokter. Dimulai dari pasien datang ke dokter, dokter memeriksa pasien tersebut kemudian menentukan harus diapakan pasien ini, apakah periksa lab dahulu atau periksa radiologi, atau harus dilakukan tindakan medis yang dibantu oleh perawat. Dokter disini sebagai pengambil keputusan yang tepat dan bijaksana. Dokter disini juga harus bisa memimpin kerja sama yang baik dengan tenaga kesehatan lainnya sehingga menghasilkan kolaborasi yang sinergis.

Pada hakikatnya, kita semua merupakan pemimpin di muka bumi ini. Sembari terutama saya mengingatkan diri saya sendiri, apapun profesi, job title, serta kesibukan kita sehari-hari saat ini, marilah kita jalankan kepemimpinan kita di semua tingkat kehidupan secara maksimal dan dengan sebaik-baiknya. Apalagi, jika secara struktural formal saat ini diri kita merupakan pimpinan yang menjadi tumpuan harapan bagi begitu banyak orang. Sungguh, tiada seorang pun yang tahu kapan ‘saat’ yang telah ditentukan itu akan tiba. Namun semoga, jikalau esok pun adalah waktunya, kita tak menyimpan sesal dan berserah dengan kelapangan jiwa. Kepemimpinan kita, hidup kita, adalah sebuah legenda.

SUMBER :

–          Kuliah Prof. dr. Budi Mulyono, Sp.PK(K) “Leadership & Teamwork in Health Service”

–          Richard Smith. 2009. Doctor and Leadership, Oil and Water?

–          http://www.who.int/hrh/en/HRDJ_1_1_02.pdf

–          http://dr-suparyanto.blogspot.com/2009/11/konsep-kepemimpinan-leadership.html

–          http://www.pdpersi.co.id/?show=detailnews&kode=904&tbl=artikel

Sekilas Tentang JAMKESMAS

Badan kesehatan dunia (WHO) telah menetapkan bahwa kesehatan merupakan investasi, hak, dan kewajiban setiap manusia. Kutipan tersebut juga tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 28 ayat 3 dan Undang-undang nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, menetapkan bahwa setiap  orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Karena itu setiap individu, keluarga dan masyarakat berhak memperoleh perlindungan terhadap kesehatannya, dan  negara bertanggungjawab mengatur agar terpenuhi hak hidup sehat bagi penduduknya termasuk bagi masyarakat miskin dan tidak mampu.

Kenyataan yang terjadi, derajat kesehatan masyarakat miskin masih rendah, hal ini tergambarkan dari angka kematian bayi kelompok masyarakat miskin tiga setengah sampai dengan empat kali lebih tinggi  dari kelompok masyarakat tidak miskin. Derajat kesehatan masyarakat miskin yang masih rendah tersebut diakibatkan karena sulitnya akses terhadap pelayanan kesehatan. Kesulitan akses pelayanan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tidak adanya kemampuan secara ekonomi dikarenakan biaya kesehatan memang mahal. Peningkatan biaya kesehatan yang diakibatkan oleh berbagai faktor seperti perubahan pola penyakit, perkembangan teknologi kesehatan dan kedokteran, pola pembiayaan kesehatan berbasis pembayaran out of pocket,, kondisi geografis yang sulit untuk menjangkau sarana  kesehatan. Derajat kesehatan yang rendah berpengaruh terhadap rendahnya produktifitas kerja yang pada akhirnya menjadi beban masyarakat dan pemerintah.

Untuk menjamin akses penduduk miskin terhadap pelayanan kesehatan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, sejak awal Agenda 100 hari Pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu telah berupaya untuk mengatasi hambatan dan kendala tersebut melalui pelaksanaan kebijakan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin. Program  ini diselenggarakan oleh Departemen Kesehatan melalui penugasan kepada PT  Askes (Persero) berdasarkan SK Nomor 1241/Menkes /SK/XI/2004, tentang penugasan PT Askes (Persero) dalam pengelolaan program pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat miskin. Program ini selanjutnya pada tahun 2008 dinamakan JAMKESMAS (Jaminan Kesehatan Masyarakat).

Namun, sayangnya masih banyak penduduk miskin di Indonesia ini yang belum mengerti mengenai Jamkesmas, sehingga masih banyak yang enggan untuk berobat, padahal sebenarnya untuk berobat mereka bisa mendapatkan pelayanan kesehatan dengan biaya yang gratis apabila mengikuti program jamkesmas. Banyak pula di suatu wilayah terpencil masyarakat yang sebenarnya tidak dikategorikan sebagai orang miskin tapi mendapatkan kartu Jamkesmas, sementara masyarakat yang sebenarnya miskin malah tidak mendapatkan kartu jamkesmas. Hal ini disebabkan karena ketidakpahaman perangkat desa di wilayah terpencil mengenai jamkesmas, sehingga masyarakat miskin yang berada di wilayahnya tidak ter-cover kesehatannya. Untuk itu, sosialisasi jamkesmas perlu diteruskan dan ditingkatkan lagi. Saya akan menjelaskan sekilas mengenai jamkesmas..

JAMKESMAS merupakan suatu program yang dibuat pemerintah untuk menjamin kebutuhan kesehatan bagi masyarakat kurang/tidak mampu. Program ini diselenggarakan secara nasional agar terjadi subsidi silang dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan yang menyeluruh bagi masyarakat miskin. Jamkesmas ini sebenarnya bukan suatu program baru. Program ini melanjutkan program terdahulunya yaitu askeskin dan kartu sehat yang semuanya memiliki tujuan yang sama, untuk menjamin pembiayaan kesehatan masyarakat miskin. Tujuan dari Jamkesmas adalah meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan terhadap seluruh masyarakat miskin dan tidak mampu agar tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal secara efektif dan efisien. Sasaran program adalah masyarakat miskin dan tidak mampu di seluruh Indonesia sejumlah 76,4 juta jiwa,  tidak termasuk yang sudah mempunyai jaminan kesehatan lainnya.

Untuk mendapatkan pelayanan program Jamkesmas, berikut langkah-langkah yang diambil :

1.       Warga yang miskin atau tidak mampu untuk membayar biaya kesehatannya dapat mendaftarkan diri melalui perangkat desa seperti RT,RW, atau kelurahan.

Kriteria miskin menurut BPS adalah :

  • Luas lantai tempat tinggal < 8 m2/orang
  • Jenis lantai tempat tinggal dari tanah/bambu/kayu murahan
  • Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/kayu murahan/rumbia/tembok tanpa diplester
  • Tidak memiliki wc
  • Tidak memiliki sumber penerangan listrik
  • Tidak memiliki sumber air minum yang bersih
  • Bahan bakar menggunakan kayu bakar/minyak tanah
  • Dalam seminggu tidak pernah/hanya sekali mengkonsumsi daging/susu
  • Dalam setahun tidak pernah/hanya mampu membeli satu stel pakaian baru
  • Makan sehari 1-2 kali
  • Tidak mampu berobat ke puskesmas/poliklinik
  • Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga hanya SD/tidak tamat SD/tidak sekolah
  • Tidak memiliki tabungan/barang lain yang mudah dijual

Rumah tangga yang dikategorikan miskin adalah yang memenuhi kriteria 9 atau lebih dari 14 kriteria diatas.
Rumah tangga yang tidak dikategorikan miskin adalah :
Pensiunan  PNS, TNI, POLRI
Pengungsi yang diurus pemerintah
Penduduk yang tidak memiliki tempat tinggal tetap

2.       Pemerintah Kabupaten/kota yang telah menetapkan peserta JAMKESMAS lengkap dengan nama dan alamat peserta serta  jumlah peserta JAMKESMAS yang sesuai dengan kuota, segera mengirimkan daftar tersebut dalam bentuk dokumen elektronik (soft copy) dan dokumen cetak (hard copy) ke PT.ASKES , Rumah sakit setempat untuk digunakan sebagai data peserta JAMKESMAS, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Dinas Kesehatan Propinsi atau Tim Pengelola JAMKESMAS Propinsi setempat, Departemen Kesehatan RI

3.       Kemudian dilakukan penerbitan  kartu peserta JAMKESMAS baru yang pencetakan blanko, entry data, penerbitan dan distribusi kartu sampai ke peserta menjadi tanggungjawab PT Askes (Persero).

4.       Bagi masyarakat miskin yang tidak mempunyai kartu identitas seperti gelandangan, pengemis, anak terlantar, yang karena sesuatu hal tidak terdaftar dalam Surat Keputusan Bupati/walikota,  akan dikoordinasikan oleh PT Askes (Persero) dengan Dinas Sosial setempat untuk diberikan kartunya.

5.       Bagi bayi yang terlahir dari keluarga peserta JAMKESMAS langsung menjadi peserta baru sebaliknya bagi peserta yang meninggal dunia langsung hilang hak kepesertaannya.

PROSEDUR PELAYANAN

Prosedur untuk memperoleh pelayanan kesehatan bagi peserta, sebagai berikut:

1.       Peserta yang memerlukan pelayanan kesehatan dasar berkunjung ke Puskesmas dan jaringannya.

2.       Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, peserta harus menunjukkan kartu yang keabsahan kepesertaannya merujuk kepada daftar masyarakat miskin yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota setempat. Penggunaan SKTM hanya berlaku untuk setiap kali pelayanan kecuali pada kondisi pelayanan lanjutan terkait dengan penyakitnya.

3.       Apabila peserta JAMKESMAS memerlukan  pelayanan kesehatan rujukan, maka yang bersangkutan dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan disertai surat rujukan dan kartu peserta yang  ditunjukkan sejak  awal  sebelum mendapatkan pelayanan kesehatan, kecuali pada kasus emergency.

4.       Pelayanan rujukan sebagaimana butir ke-3 (tiga) diatas meliputi :

  • Pelayanan rawat jalan lanjutan (spesialistik) di Rumah Sakit, BKMM/ BBKPM/BKPM/BP4/BKIM.
  • Pelayanan Rawat Inap kelas III di Rumah Sakit
  • Pelayanan obat-obatan
  • Pelayanan rujukan spesimen dan penunjang diagnostik

5.       Untuk memperoleh pelayanan rawat jalan di BKMM/BBKPM/BKPM/ BP4/BKIM dan Rumah Sakit peserta harus menunjukkan  kartu peserta atau SKTM dan surat rujukan dari Puskesmas di loket Pusat  Pelayanan Administrasi Terpadu Rumah Sakit (PPATRS). Kelengkapan berkas peserta diverifikasi kebenarannya oleh petugas PT Askes (Persero). Bila berkas sudah lengkap, petugas PT Askes (Persero) mengeluarkan  Surat Keabsahan Peserta  (SKP), dan peserta selanjutnya memperoleh pelayanan kesehatan.

6.       Untuk memperoleh pelayanan rawat inap di BKMM/BBKPM/BKPM/ BP4/BKIM dan Rumah Sakit peserta harus menunjukkan  kartu peserta atau SKTM dan surat rujukan dari Puskesmas di loket Pusat  Pelayanan Administrasi Terpadu Rumah Sakit (PPATRS).  Kelengkapan berkas peserta  diverifikasi kebenarannya oleh petugas PT Askes (Persero). Bila berkas sudah lengkap, petugas PT Askes (Persero) mengeluarkan  SKP dan peserta selanjutnya memperoleh pelayanan rawat inap.

7.       Pada kasus-kasus tertentu yang dilayani di IGD termasuk kasus gawat darurat  di BKMM /BBKPM /BKPM /BP4/BKIM dan Rumah Sakit peserta harus menunjukkan kartu peserta atau SKTM dan surat rujukan dari Puskesmas di loket Pusat Pelayanan Administrasi Terpadu Rumah Sakit (PPATRS). Kelengkapan berkas peserta diverifikasi kebenarannya  oleh petugas PT Askes (Persero). Bila berkas sudah lengkap, petugas PT  Askes (Persero) mengeluarkan surat keabsahan peserta.  Bagi pasien yang tidak dirawat prosesnya sama dengan proses rawat jalan, sebaliknya bagi yang dinyatakan rawat inap prosesnya sama dengan proses rawat inap sebagaimana item 5 dan 6 diatas.

8.       Bila peserta tidak dapat menunjukkan  kartu peserta atau SKTM sejak awal sebalum mendapatkan pelayanan kesehatan, maka yang bersangkutan di beri waktu maksimal 2 x 24 jam hari kerja untuk menunjukkan kartu tersebut. Pada kondisi tertentu dimana ybs  belum mampu menunjukkan  identitas sebagaimana dimaksud diatas maka Direktur RS dapat menetapkan status miskin atau tidak miskin yang bersangkutan.

9.       Yang dimaksud pada kondisi tertentu pada butir 8 diatas meliputi anak terlantar, gelandangan, pengemis, karena domisili yang tidak memungkinkan segera mendapatkan SKTM. Pelayanan atas anak terlantar, gelandangan, pengemis dibiayai dalam program ini.

Alur pelayanan JAMKESMAS

PELAYANAN KESEHATAN YANG BISA DIDAPATKAN

Pada dasarnya manfaat yang disediakan untuk masyarakat miskin bersifat komprehensif sesuai indikasi medis, kecuali beberapa hal yang dibatasi dan tidak dijamin. Pelayanan kesehatan komprehensif tersebut meliputi antara lain:

1.       Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya

a.       Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP), dilaksanakan pada Puskesmas dan jaringannya baik dalam maupun luar gedung meliputi pelayanan :

  1. Konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan
  2. Laboratorium sederhana (darah, urin, dan feses rutin)
  3. Tindakan medis kecil
  4. Pemeriksaan dan pengobatan gigi, termasuk cabut/ tambal
  5. Pemeriksaan ibu hamil/nifas/menyusui, bayi dan balita
  6. Pelayanan KB dan penanganan efek samping (alat kontrasepsi disediakan BKKBN)
  7. Pemberian obat.

b.      Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP), dilaksanakan pada Puskesmas Perawatan, meliputi pelayanan :

  1. Akomodasi rawat inap
  2. Konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan
  3. Laboratorium sederhana (darah, urin, dan feses rutin)
  4. Tindakan medis kecil
  5. Pemberian obat
  6. Persalinan normal dan dengan penyulit (PONED)

c.       Persalinan normal yang dilakukan di Puskesmas non-perawatan/bidan di desa/Polindes/dirumah pasien/praktek bidan swasta.

d.      Pelayanan gawat darurat  (emergency).  Kriteria/diagnosa gawat darurat, sebagaimana terlampir.

2.       Pelayanan kesehatan di Rumah Sakit dan di BKMM/BBKPM/BKPM/ BP4/BKIM:

a.       Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL),  dilaksanakan pada Puskesmas yang menyediakan pelayanan spesialistik, poliklinik spesialis RS Pemerintah, BKMM/BBKPM/BKPM/BP4/BKIM meliputi:

  1. Konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan oleh dokter spesialis/umum
  2. Rehabilitasi medik
  3. Penunjang diagnostik: laboratorium klinik, radiologi dan elektromedik
  4. Tindakan medis kecil dan sedang
  5. Pemeriksaan dan pengobatan gigi tingkat lanjutan
  6. Pelayanan KB, termasuk kontap efektif, kontap pasca persalinan/ keguguran, penyembuhan efek samping dan komplikasinya (alat kontrasepsi disediakan oleh BKKBN)
  7. Pemberian obat yang mengacu pada Formularium Rumah Sakit
  8. Pelayanan darah
  9. Pemeriksaan kehamilan dengan risiko tinggi dan penyulit

b.      Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL), dilaksanakan pada ruang perawatan kelas III RS Pemerintah, meliputi :

  1. Akomodasi rawat inap pada kelas III
  2. Konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan
  3. Penunjang diagnostik: laboratorium klinik, radiologi dan   elektromedik.
  4. Tindakan medis
  5. Operasi sedang dan besar
  6. Pelayanan rehabilitasi medis
  7. Perawatan intensif (ICU, ICCU, PICU, NICU, PACU)
  8. Pemberian obat mengacu Formularium RS program ini
  9. Pelayanan darah
  10. Bahan dan alat kesehatan habis pakai
  11. Persalinan dengan risiko tinggi dan penyulit (PONEK)

c.       Pelayanan gawat darurat  (emergency)  kriteria gawat darurat, sebagaimana terlampir

3.       Pelayanan Yang Dibatasi (Limitation)

a.       Kacamata diberikan dengan lensa koreksi minimal +1/-1 dengan nilai maksimal Rp.150.000 berdasarkan resep dokter.

b.      Intra Ocular Lens (IOL) diberi penggantian sesuai resep dari dokter spesialis mata, berdasarkan  harga yang paling murah dan ketersediaan alat tersebut di daerah.

c.       Alat bantu dengar diberi penggantian sesuai resep dari dokter THT, pemilihan alat bantu dengar berdasarkan harga yang paling murah dan ketersediaan alat tersebut di daerah.

d.      Alat bantu gerak (tongkat penyangga, kursi roda, dan korset) diberikan berdasarkan resep dokter dan disetujui Direktur Rumah Sakit atau pejabat yang ditunjuk dengan mempertimbangkan alat tersebut memang dibutuhkan untuk mengembalikan fungsi dalam aktivitas sosial peserta tersebut. Pemilihan alat bantu gerak berdasarkan harga yang paling efisien dan ketersediaan alat tersebut di daerah.

e.      Pelayanan penunjang diagnostik canggih. Pelayanan ini diberikan hanya pada kasus-kasus ‘life-saving’ dan kebutuhan penegakkan diagnosa yang sangat diperlukan melalui pengkajian dan pengendalian oleh Komite Medik.

4.       Pelayanan Yang Tidak Dijamin (Exclusion)

a.       Pelayanan yang tidak sesuai prosedur dan ketentuan

b.      Bahan, alat dan tindakan yang bertujuan untuk kosmetika

c.       General check up

d.      Prothesis gigi tiruan.

e.      Pengobatan alternatif (antara lain akupunktur, pengobatan tradisional) dan pengobatan lain yang belum terbukti secara ilmiah

f.        Rangkaian pemeriksaan, pengobatan  dan tindakan dalam upaya mendapat keturunan, termasuk bayi tabung dan pengobatan impotensi.

g.       Pelayanan kesehatan pada masa tanggap darurat bencana alam

h.      Pelayanan kesehatan yang diberikan pada kegiatan bakti sosial

SUMBER :

DepKes RI.2008 .PEDOMAN PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS)

http://m.kompas.com/news/read/data/2010.10.20.08453756

http://www.epuskesmas.com/kabar-kesehatan/informasi-kesehatan/20-jamkesmas

http://www.detikhealth.com/read/2010/02/10/163500/1296906/775/jamkesmas-banyak-tak-tepat-sasaran

http://agustinisuciningtias.blogspot.com/2010/01/summary-jamkesmas-iiii-syamsi-dhuha.html

Bantuan Bencana atau Promosi ??

Seperti yang kita ketahui, saat ini sedang banyak terjadi bencana di beberapa wilayah di Indonesia. Bencana yang menimbulkan banyak korban ini, menimbulkan pula niat baik kita untuk menolong sesama. Beberapa lembaga dengan kapasitas masing-masing melalui beragam media, termasuk media sosial menyumbangkan bantuan kepada para korban bencana tersebut. Tidak ketinggalan juga berbagai perusahaan dan partai politik ramai-ramai memberi bantuan sosial di lokasi bencana dan pengungsian. Baru saja saya membaca artikel di kompas.com yang berjudul “Selimut Kurang, Spanduk Bertaburan”. Sungguh dari membaca judulnya saja sudah sangat menohok. Tapi memang inilah kenyataannya. Di lokasi bencana Gunung Merapi misalnya, banyak sekali terpasang bendera atau spanduk dari partai politik, operator seluler, produk minuman dan makanan, serta lainnya. Padahal para pengungsi masih kekurangan selimut. Sungguh ironis..

Ya, memang mereka berniat untuk membantu korban bencana. Namun, apabila perusahaan atau partai-partai politik benar-benar berniat ingin membantu korban bencana, maka membantulah dengan ikhlas, tidak perlu mengambil kesempatan wilayah bencana sebagai area untuk berpromosi. Promosi bisa dilakukan di waktu lain yang lebih tepat dan lebih etis.

Apabila kita membandingkan bencana tahun lalu, yaitu jebolnya tanggul Situgintung dengan bencana yang belakangan ini terjadi di Indonesia, maka akan terlihat sebuah perbedaan. Di beberapa posko pengungsi bencana Situgintung tahun lalu lebih terlihat dengan maraknya bendera partai politik dimana-mana. Pemandangan terlihat waktu itu justru lebih mirip hari-H pemilu karena banyaknya nama, warna dan parpol yang menghiasi berbagai lokasi di dekat tempat kejadian Situgintung. Begitu meriahnya warna-warna partai yang bersilewaran di sekitar lokasi, merah, kuning, hijau, biru mewarnai pemandangan. Kalau kita perhatikan lagi, bahwa bencana Situgintung tersebut terjadi sebelum pemilu dilaksanakan. Kesannya parpol-parpol ini memanfaatkan situasi bencana tersebut sebagai kesempatan untuk berpromosi. Dan tentu saja, spanduk-spanduk tersebut dipasang di tempat yang banyak dikunjungi pejabat-pejabat dan sering diambil gambarnya oleh beberapa stasiun televisi. Jarang terlihat spanduk-spanduk sponsor tersebut di tempat pengungsian yang sepi.

Kasian mereka para korban itu, sudah menjadi korban, ditambah lagi menjadi ‘korban’ untuk dimanfaatkan sebagai promosi. Bagaimana bisa para korban merapi misalnya, yang sedang berduka dan was-was dengan datangnya awan panas setiap saat dibekap sedemikian rupa untuk memperhatikan spanduk-spanduk merek yang menari-nari di sana? Mereka sudah terkuras energinya, air mata, dan hatinya tapi masih ‘dipaksa’ membaca dan menonton kibaran bendera merek yang jualan produk. Aktivitas pemasaran memang penting, tetapi bukan berarti menghalalkan segala cara, tak peduli tempat dan situasi. Apalagi di tengah bencana dengan memberi bantuan sekaligus ‘meneror’ para korban bencana dengan promosi produk secara vulgar.

Tetapi pada akhirnya, walaupun membantu dengan pamrih, masih patut untuk disyukuri juga karena bantuan itu memang sangat bermanfaat bagi korban bencana. Lebih baik mereka membantu walaupun dengan memasangkan spanduk-spanduk daripada hanya berpangku tangan saja dan semoga kita bukan termasuk orang-orang yang mengambil keuntungan dibalik kesedihan orang lain. Saat tangan kanan memberi, hendaknya tangan kiri kita tidak mengetahuinya.

SUMBER :

http://www1.kompas.com/read/xml/2010/11/02/1127381/selimut.kurang.spanduk.bertaburan

Identifikasi Korban Paling Akurat

Sejauh ini terdapat sembilan metode untuk mengidentifikasi jenazah. Mulai dari melihat bentuk tubuh korban atau tersangka yang belum rusak (visual), memeriksa dokumen identitas diri, sampai mengenali pakaian dan perhiasannya. Identifikasi jenazah juga bisa dilakukan dengan pemeriksaan medis dari bagian tubuh seperti tulang dan uji serologi untuk mengetahui golongan darah.

Setiap cara identifikasi memiliki keunggulan dan kelemahan sendiri-sendiri. Sebagai contoh, pemeriksaan ciri-ciri gigi terkadang sulit dilakukan karena tidak setiap orang punya catatan gigi sehingga tidak mempunyai data antemortem yang kuat. Apalagi orang Indonesia jarang ke dokter gigi. Data rekam medis gigi pun jarang ada. Sedangkan uji sidik jari merupakan metode relatif murah, mudah, dan cepat. Caranya, membandingkan sidik jari korban dengan sidik jari sebelumnya seperti pada paspor atau data lainnya. Ketepatannya tinggi karena memiliki variasi besar dengan perhitungan satu berbanding lima miliar. Kelemahannya, sidik jari gampang hilang atau hancur karena ada di bagian luar tubuh. Kalau jarinya tidak utuh, akurasi juga berkurang.

Hingga kini metode pemeriksaan DNA adalah cara identifikasi yang paling tajam dibandingkan metode identifikasi jenazah lainnya dengan tingkat akurasi mendekati seratus persen. Hasilnya juga stabil dan bisa menggunakan semua bagian tubuh korban. Pemeriksaan DNA bisa diambil dari sampel mana pun, yang penting sel itu memiliki inti sel. Yang paling banyak digunakan memang biasanya darah, namun bisa juga dari cairan sperma, tulang, rambut, ludah, urin, maupun kotoran manusia. Tentunya pemeriksaan DNA ini harus ada sampel pembanding, yakni dari keluarga korban, terutama orangtuanya. Pemeriksaan DNA juga hanya perlu waktu paling lama dua hari, bahkan Taiwan memiliki peralatan canggih yang dapat memeriksa DNA dalam 4,5 jam. Kendala yang ada lebih keterbatasannya ahli DNA forensik yang memiliki kemampuan menganalisis hasil pemeriksaan DNA korban atau tersangka serta tingginya biaya pemeriksaan.

Definisi DNA

Asam deoksi-ribonukleat ( Deoxyribonucleic Acid = DNA ) adalah suatu senyawa  kimiawi yang membentuk   “ kromosom “. Bagian dari suatu kromosom yang mendikte suatu sifat khusus disebut “gen“. Struktur DNA adalah “untaian ganda” (double helix), yaitu dua untai bahan genetik yang membentuk spiral satu sama lain.

Setiap untaian terdiri dari satu deretan basa ( juga disebut nukleotida ). Basa dimaksud adalah salah satu dari keempat senyawa kimiawi berikut : Adenin, Guanin, Cytosine dan thymine. Kedua untai DNA berhubungan pada setiap basa. Setiap basa hanya akan berikatan  dengan satu basa lainnya,  dengan aturan sebagai berikut  :  Adenin (A) hanya akan berikatan dengan thymine (T), dan  guanine (G) hanya   akan berikatan dengan Cytosine (C) .

Contoh dari satu untaian DNA terlihat seperti ini :

A – A – C – T – G – A – T – A – G – G – T – C – T – A – G

Untaian  DNA yang dapat terikat pada untaian DNA di atas adalah

T – T – G – A – C – T – A – T – C – C – A – G – A – T – C

dan gabungan dari keduanya menjadi :

A – A – C – T – G – A – T – A – G – G – T – C – T – A – G

T – T – G – A – C – T – A – T – C – C – A – G – A – T – C

Untaian DNA dibaca dari arah yang khusus, dari puncak atas  (disebut 5’ atau ujung “ lima utama “) atau dari dasar (disebut  ujung  3’ atau ujung “ tiga utama). Pada suatu untaian ganda, untaian diurut dari arah yang berlawanan :

5’ A – A – C – T – G – A – T – A – G – G – T – C – T – A – G  3’

3’ T – T – G – A – C – T – A – T – C – C – A – G – A – T – C   5’

Struktur kimia dari DNA adalah sebagai berikut :

Struktur kimiawi DNA dari setiap orang adalah sama, yang berbeda hanyalah urutan/susunan dari  pasangan basa yang membentuk DNA tersebut. Ada jutaan pasangan basa yang terkandung dalam DNA setiap orang, dimana urutan/susunan basa-basa tersebut berbeda untuk setiap orang. Berdasarkan perbedaan urutan/susunan basa-basa dalam DNA tersebut, setiap orang dapat  diidentifikasi. Namun demikian, karena ada  jutaan pasangan basa, pekerjaan tersebut akan membutuhkan waktu yang lama. Sebagai penggantinya, para ahli dapat menggunakan metode yang lebih pendek, yaitu berdasarkan adanya pola pengulangan urutan/deretan basa dalam DNA setiap orang.

Namun demikian, pola ini tidak dapat memberikan suatu “ sidik jari “ secara individu, tetapi  dapat digunakan untuk menentukan apakah dua contoh DNA yang dianalisis berasal dari orang yang sama, atau orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga satu satu sama lain, atau mereka sama sekali tidak mempunyai  hubungan keluarga. Para ahli menggunakan sejumlah kecil  deretan DNA yang diketahui  bervariasi  di antara sekian banyak individu, dan menganalisisnya untuk memperoleh tingkat kemungkinan kecocokan tertentu.

Cara Melakukan Pemetaan Sidik Jari DNA

“ Southern Blot “ adalah salah satu cara untuk menganalisis pola-pola genetik yang muncul dalam DNA  seseorang. Tahapan-tahapan   pekerjaan  “ Southern   Blot “, meliputi :

(1).  Isolasi DNA, yang dipermasalahkan yang berasal dari sisa-sisa  bahan sel di dalam  inti sel. Pekerjaan ini  dapat  dilakukan secara kimiawi, yaitu dengan menggunakan detergent khusus untuk mencuci bahan ekstra dari DNA, atau secara mekanis, dengan menerapkan tekanan tinggi  untuk melepaskan DNA dari bahan-bahan sel lainnya.

(2).   Pemotongan DNA menjadi  beberapa potongan dengan ukuran yang berbeda. Pekerjaan ini dilakukan dengan menggunakan satu atau lebih “enzim pemotong “ (restriction enzymes ).

(3).  Penyortiran potongan DNA berdasarkan ukurannnya. Suatu proses dimana dilakukan pemisahan berdasarkan ukuran atau “fraksinasi ukuran“ dengan menggunakan cara yang disebut  “elektroforesis gel “ (gel electrophoresis ). DNA   dimasukkan ke dalam gel ( seperti agarose ), dan muatan listrik diterapkan pada gel tersebut, dengan muatan positif pada dasar wadah gel, dan muatan negatif  pada puncak wadah.  Karena  DNA bermuatan negatif,  maka potongan DNA akan tertarik ke arah dasar gel. Namun demikian,  potongan-potongan kecil dari DNA akan dapat bergerak lebih cepat, dan karenanya berada lebih jauh dari   dasar dibandingkan dengan potongan-potongan yang lebih besar. Berdasarkan prinsip di atas, potongan DNA dengan ukuran yang berbeda  akan  terpisah, potongan yang lebih kecil lebih dekat  ke dasar, dan potongan yang lebih besar lebih dekat ke puncak.

(4).  Denaturasi DNA, agar semua DNA berubah menjadi untai tunggal. Hal ini dapat dilakukan  dengan  cara  pemanasan atau dengan perlakukan kimiawi terhadap DNA yang terdapat di dalam gel (lihat poin 4 ).

(5).   Blotting DNA. Gel dengan DNA yang sudah terfraksinasi berdasarkan ukurannya diterapkan pada lembaran kertas nitrosellulosa sehingga DNA tersebut  dapat melekat secara tetap pada lembaran tersebut.  Lembaran ini disebut  “ Southern blot “. Sekarang “ southern blot “ sudah siap dianalisis. Untuk menganalisis suatu “ southern blot “ digunakan suatu “ probe “ genetik radioaktif yang akan melakukan reaksi hibridisasi dengan DNA yang dipertanyakan.  Jika suatu sinar-X dikenakan pada “ southern blot ” setelah   “ probe-radioaktif “ dibiarkan berikatan dengan DNA yang  telah  terdenaturasi pada kertas, hanya area dimana “ probe  radioaktif “ berikatan yang terlihat pada film. Keadaan ini yang memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi DNA seseorang dari kejadian dan frekwensi pemunculan pola genetic khusus yang terkandung pada probe.

Apa itu  VNTRs

Setiap untaian DNA mempunyai bagian yang membawa informasi genetic yang menginformasikan pertumbuhan suatu organisme, bagian ini disebut  “ exons “, dan bagian yang  tidak membawa  informasi  genetik, yang disebut  “ introns “.  Namun demikian, introns bukanlah sesuatu yang tidak berguna, telah   ditemukan bahwa introns  mengandung ” deretan pasangan basa terulang “. Deretan ini disebut  “ Variable Number Tandem Repeats “ ( VNTRs )yang dapat tersusun dari dua-puluh hingga seratus pasangan basa.

Setiap manusia mempunyai beberapa VNTRs. Untuk menentukan apakah seseorang mempunyai VNTR khusus, dibuat suatu  “ southern blot “, kemudian southern blot tersebut   di-probe-kan, selanjutnya  melalui reaksi hibridisasi dengan suatu versi radioaktif dari VNTR yang dipertanyakan. Pola yang dihasilkan dari proses  ini dianggap sebagai sidik jari DNA. VNTRs seseorang berasal dari informasi genetik yang diwariskan oleh kedua orang tuanya ( ibu dan bapak ). Dia dapat memiliki VNTRs yang diwariskan dari bapaknya atau  dari ibunya, atau kombinasi dari keduanya, tetapi  mustahil tidak ada dari keduanya.

Penggunaan Praktis dari Pencetakan Sidik Jari DNA (Suatu Tinjauan  Aksiologi)

  • Penentuan  ke-bapak-an dan ke-ibu-an ( Paternity and Maternity )  : karena seseorang mewarisi VNTRS dari orang tuanya, maka pola VNTRs dapat digunakan untuk menentukan ke-bapak-an dan ke-ibu-an.  Begitu khas-nya pola VNTR tersebut, sehingga pola VNTR yang diwarisi dari orang tua hanya dapat direkontruksi  jika pola VNTR dari  si anak diketahui  ( lebih banyak anak yang diuji, maka rekonstruksi akan lebih benar ). Analisis pola VNTR dari orang tua-anak   telah   digunakan   sebagai   standar   penyelesaian   kasus identifikasi ayah, demikian pula untuk kasus-kasus yang lebih kompleks, seperti penegasan kewarganegaraan, dalam hal adopsi, kedudukan sebagai orang tua kandung. Pada tahun 1988, Kantor Keimmigrasian Inggeris ( United Kingdom Home Office and Foreign Commonwealth ) meratifikasi  penggunaan pencetakan sidik jari DNA untuk pemecahan perdebatan keimmigrasian yang bergantung  pada hubungan keluarga.
  • Identifikasi  Penjahat dan Forensik : DNA yang diisolasi dari darah, air mani (semen), rambut, sel-sel kulit,   atau barang bukti  genetik  lainnya yang ditemukan di tempat kejadian perkara dapat dibandingkan   (melalui pola VNTR) dengan DNA dari tersangka pelaku kejahatan, untuk menentukan bersalah atau  tidaknya si tersangka tersebut. Pola VNTR juga berguna dalam menetapkan identitas dari korban pembunuhan, juga dari DNA yang ditemukan sebagai barang bukti atau dari mayat itu sendiri.  Banyaknya penerapan dari pencetakan sidik jari DNA dalam bidang ini telah menjadikan metode pembuktian ini sebagai metode yang tak terhingga nilainya di dalam lapangan forensik.
  • Identifikasi Perorangan : Gagasan untuk menggunakan  sidik jari DNA sebagai suatu jenis  “ bar-code ” genetik  untuk mengidentifikasi individu telah dibahas, tetapi hal ini kurang disukai. Teknologi yang dibutuhkan untuk mengisolasi, menyimpan di dalam file, kemudian menganalisis jutaan pola VNTR yang sangat khas merupakan hal yang mahal dan tidak praktis.
  • Bidang Kesehatan : Sidik jari DNA telah digunakan pada beberapa bidang penelitian perawatan kesehatan, demikian pula pada sistem peradilan. Sidik jari DNA digunakan untuk mendiagnosa penyakit keturunan, baik pada bayi-bayi yang belum lahir, maupun yang sudah lahir. Penyakit keturunan dimaksud,  meliputi   :   cystic fibrosis,hemophilia, Hutington’s  disease, familial  Alzheimer’s, sickle cell  anemia, dan banyak lagi  yang lain. Deteksi awal dari penyakit-penyakit  semacam ini memungkinkan dokter dan orang tua si anak untuk mempersiapkan diri terhadap pengobatan yang cocok untuk sang bayi. Pada beberapa  program, penasehat genetik menggunakan informasi sidik jari DNA untuk membantu calon orang tua untuk memahami resiko mempunyai  anak yang cacat. Sidik jari DNA juga penting dalam pengembangan metode pengobatan terhadap penyakit  keturunan. Program  penelitian   untuk  menemukan   gen-gen   penyebab penyakit keturunan sangat tergantung pada informasi yang tergantung pada informasi yang terkandung di dalam kenampakan (profile ) DNA.

Identifikasi dengan menggunakan metode DNA ini dinilai sangat akurat, namun untuk melakukan deteksi DNA ini dibutuhkan biaya sedikitnya Rp 2,5 juta. Padahal untuk menangani satu kasus, setidaknya dibutuhkan minimal tiga kali tes DNA. Tes itu dari keluarga yang dicurigai kerabat korban, bisa bapak, ibu, adik, atau kakak. Belum lagi apabila korban yang perlu diidentifikasi banyak.

Untuk itu, data pembanding baik gigi, sidik jari dan data-data yang lain sangatlah penting. Semakin banyak bukti, semakin kuat keakuratannya.

SUMBER :

1.       Refrat Identifikasi Forensik

2.       http://groups.yahoo.com/group/tionghoa-net/message/40151



Jangan Lupakan Resiko PTSD pada Korban Bencana

Bencana alam tak hanya menyebabkan kerugian secara material. Pikiran, emosi, dan jiwa para korban pun terguncang karena trauma yang masih tertanam. Tidak sedikit pengungsi yang mengalami stress dan kecemasan yang berlebihan. Orang yang mengalami peristiwa yang luar biasa dalam dirinya kadang mengalami suatu kumpulan gejala berat yang berkaitan dengan kecemasan, kompleksitas gangguan kecemasan ini dikenal sebagai gangguan stres pasca-traumatik (Post Traumatic Stress Disorder / PTSD)

PTSD merupakan sindrom kecemasan, labilitas otonomik, ketidakrentanan emosional, dan kilas balik dari pengalaman yang amat pedih itu setelah stress fisik maupun emosi yang melampaui batas ketahanan orang biasa yang terjadi lebih dari 30 hari.

Gangguan stres paca-traumatik dapat terjadi dengan segera, hal ini dapat dilihat langsung pada bencana alam, pengalaman seseorang terhadap reaksi dari trauma tersebut merespon kejadian yang baru dialaminya diluar kontrol dirinya, menangis, hilang ingatan sesaat, menjerit-jerit, histeria dan sebagainya. Gangguan stres paca-traumatik juga dapat disebabkan oleh stres ringan yang pada awalnya akan tetapi berlangsung secara kontinyu, stres tersebut berlangsung sampai berminggu-minggu, bulan dan bahkan tahunan.

Tiga tipe gejala yang sering terjadi pada PTSD adalah

Pertama, Reexperiencing. Perderita seperti mengalami kembali kejadian traumatis yang pernah dialami. Biasanya kondisi ini akan muncul ketika penderita sedang melamun atau melihat suasana yang mirip dengan pengalaman traumatisnya. Penderita dapat berperilaku mengejutkan, tiba-tiba berteriak, menangis, atau berlari ketakutan. Fenomena lain juga dapat muncul seperti takut untuk tidur, karena begitu ia tidur peristiwa traumatis muncul kembali. Misalnya, peristiwa diperkosa atau pembunuhan yang berlangsung didepan mata.

Kedua, Hyperarousal. Suatu keadaan waspada berlebihan, seperti mudah kaget, tegang, curiga menghadapi gejala sesuatu, benda yang jatuh dia anggap seperti jatuhnya sebuah bom, dan tidur sering terbangun-bangun.

Ketiga, Avoidance. Seseorang akan selalu menghindari situasi yang mengingatkan ia pada kejadian traumatis. Seandainya kejadiannya saat suasana ramai, dia akan menghindari mall atau pasar. Begitu juga sebaliknya jika ia mengalami pada waktu sendiri, maka ia akan menghidari tempat-tempat sepi.

Kadangkala gejala tidak dimulai sampai berbulan-bulan atau bahkan tahunan setelah peristiwa traumatik terjadi. Jika gangguan stress pascatrauma telah ada selama 3 bulan atau lebih, hal ini dianggap kronis. Jika PSTD tidak ditanganidengan benar, maka mempengaruhi kepribadian seseorang (perubahan kepribadian).

Umumnya gangguan kepribadian yang terjadi adalah panic attack. Panic attack ditunjukkan dengan perilaku menghindar, depresi, membunuh pikiran dan perasaan, merasa disisihkan dan sendiri, merasa tidak percaya dan dikhianati, mudah marah, dan gangguan yang berarti dalam kehidupan sehari –hari. Perilaku-perilaku seperti ini dapat mencetuskan keputusasaan yang dapat berakhir dengan keinginan untuk bunuh diri.

Selain itu, PTSD bisa menyebabkan kesehatan yang buruk melalui interaksi yang rumit antara mekanisme biologi dan psikologi yang menybabkan ketidakseimbangnya hormone-hormon dalam tubuh. Pemikiran saat ini adalah bahwa pengalaman trauma membawa perubahan neurochemical di otak. Perubahan tersebut bisa mempunyai efek biologi pada kesehatan, seperti:

  • Rentan terhadap hipertensi dan atherosclerotic heart disease
  • Tyroid yang tidak normal dan fungsi hormon lainnya
  • Kecurigaan yang meningkat akan infeksi dan gangguan sistem kekebalan tubuh
  • Permasalahan dengan persepsi rasa sakit, toleransi sakit, dan sindrom sakit kronis
  • perubahan neurochemical yang berhubungan dengan ekspos trauma

Ada dua macam terapi pengobatan yang dapat dilakukan penderita PTSD, yaitu dengan menggunakan farmakoterapi dan psikoterapi. Pengobatan farmakoterapi dapat berupa terapi obat hanya dalam hal kelanjutan pengobatan pasien yang sudah dikenal.

Pengobatan secara farmakologis dapat diberikan obat antidepresan, antipsikosis, ataupun alpha adrenergic blockers. Namun perngobatan farmakoterapi ini hanya mengurangi gejala-gejalanya pada saat korban meminum obat ini. Apabila tidak minum, maka gejala-gejala ini akan timbul lagi. Padahal pasien PTSD ini dapat mengalami stress dan traumanya sampai seumur hidup apabila tidak ditangani dengan baik.

Pengobatan yang lebih dianjurkan adalah pengobatan psikoterapi. Ada tiga tipe psikoterapi yang dapat digunakan dan efektif untuk penanganan PTSD, yaitu: anxiety management, cognitive therapy, exposure therapy .

Pada anxiety management, terapis akan mengajarkan beberapa ketrampilan untuk membantu mengatasi gejala PTSD dengan lebih baik melalui: 1) relaxation training, yaitu belajar mengontrol ketakutan dan kecemasan secara sistematis dan merelaksasikan kelompok otot -otot utama, 2) breathing retraining, yaitu belajar bernafas dengan perut secara perlahan -lahan, santai dan menghindari bernafas dengan tergesa-gesa yang menimbulkan perasaan tidak nyaman, bahkan reaksi fisik yang tidak baik seperti jantung berdebar dan sakit kepala, 3) positive thinking dan self-talk, yaitu belajar untuk menghilangkan pikiran negatif dan mengganti dengan pikiran positif ketika menghadapi hal-hal yang membuat stress (stresor), 4) asser-tiveness training, yaitu belajar bagaimana mengekspresikan harapan, opini dan emosi tanpa menyalahkan atau menyakiti orang lain, 5) thought stopping, yaitu belajar bagaimana mengalihkan pikiran ketika kita sedang memikirkan hal-hal yang membuat kita stress.

Dalam cognitive therapy, terapis membantu untuk merubah kepercayaan yang tidak rasional yang mengganggu emosi dan mengganggu kegiatan -kegiatan kita. Misalnya seorang korban kejahatan mungkin menyalahkan diri sendiri karena tidak hati -hati. Tujuan kognitif terapi adalah mengidentifikasi pikiran-pikiran yang tidak rasional, mengumpulkan bukti bahwa pikiran tersebut tidak rasional untuk melawan pikiran tersebut yang kemudian mengadopsi pikiran yang lebih realistik untuk membantu mencapai emosi yang lebih seimbang.

Sementara itu, dalam exposure therapy para terapis membantu meng-hadapi situasi yang khusus, orang lain, obyek, memori atau emosi yang mengingatkan pada trauma dan menimbulkan ketakutan yang tidak realistik dalam ke -hidupannya. Terapi dapat berjalan dengan cara: exposure in the imagination, yaitu bertanya pada penderita untuk mengulang cerita secara detail sampai tidak mengalami hambatan menceritakan; atau exposure in reality, yaitu membantu menghadapi situasi yang sekarang aman tetapi ingin dihindari karena menyebabkan ketakutan yang sangat kuat (misal: kembali ke rumah setelah terjadi perampokan di rumah). Ketakutan bertambah kuat jika kita berusaha mengingat situasi tersebut dibanding berusaha melupakannya. Pengulangan situasi disertai penyadaran yang berulang akan membantu menyadari situasi lampau yang menakutkan tidak lagi berbahaya dan dapat diatasi.

Di samping itu, didapatkan pula terapi bermain (play therapy) yang sangat berguna pada penyembuhan anak dengan PTSD. Terapi bermain dipakai untuk menerapi anak dengan PTSD. Terapis memakai permainan untuk memulai topik yang tidak dapat dimulai secara langsung. Hal ini dapat membantu anak lebih merasa nyaman dalam berproses dengan pengalaman traumatiknya.

Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Nandang Rusmana, terapi permainan tradisional yang dikembanghkan teruji secara signifikan dapat menurunkan kecemasan anak dengan korban bencana gempa yang mengalami PTSD di Tasikmalaya. Ini berarti dapat direkomendasikan dan dimplementasikan lebih lanjut, melihat bahwa anak-anak sangat rentan mengalami PTSD yang dapat memberikan dampak buruk ke depannya.

Dalam siklus manajemen bencana yang telah saya jelaskan pada posting sebelumnya, pemulihan stress dan trauma merupakan salah satu bentuk manajemen pasca bencana yang perannya cukup penting dalam siklus manajemen bencana. Hal ini yang terkadang terlupakan pada manajemen pasca bencana. Untuk itu, sebaiknya mulai dari sekarang kita membantu korban bencana tidak hanya membantu dengan logistic namun juga mensupport dan memberikan mereka psikoterapi untuk mengurangi resiko PTSD pada korban bencana.

SOURCE :

Kaplan.1997. Synopsis of Psychiatry ,9 ed.

Wardhani, Yurika et Lestari, Wenny. Gangguan Stress Pasca Trauma pada Korban Pelecehan Seksual dan Perkosaan.

http://medicastore.com/penyakit_subkategori/5/index.html

Previous Older Entries