Asuransi Bencana, mengapa tidak?

Belakangan ini Indonesia sedang banyak dilanda bencana, mulai dari gempa bumi di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, yang mengakibatkan 400 lebih orang meninggal, serta lebih dari 300 orang dinyatakan hilang dan jumlah pengungsi saat ini diperkirakan sekitar 16.000 orang. Ditambah lagi bencana letusan Gunung Merapi di Jawa Tengah dan Yogyakarta, dengan korban meninggal sebanyak 109 orang dan jumlah pengungsi yang sangat besar yaitu sebanyak 66.500 jiwa. Belum lagi ditambah  bencana banjir Wasior, yang mengakibatkan korban meninggal 150 orang lebih, dengan jumlah pengungsi mencapai 9016 jiwa yang kurang terperhatikan nasibnya dan 158 orang masih dianggap hilang.

Indonesia terletak di “ring of fire” yang artinya Negara kita ini merupakan wilayah yang rawan bencana. Bencana dapat terjadi kapan saja tanpa terduga, walaupun masih bisa kita prediksikan. Banyaknya peristiwa bencana yang terjadi dan menimbulkan korban jiwa serta kerugian harta benda yang besar baik di Jawa Barat maupun di Indonesia, telah membuka mata kita bersama bahwa manajemen bencana di negara kita masih sangat jauh dari yang kita harapkan. Selama ini, manajemen bencana dianggap bukan prioritas dan hanya datang sewaktu-waktu saja saat bencana telah terjadi. Seharusnya manajemen bencana dilakukan secara continue membentuk siklus.

Manajemen bencana merupakan seluruh kegiatan yang meliputi aspek perencanaan dan penanggulangan bencana, pada sebelum, saat dan sesudah terjadi bencana yang dikenal sebagai Siklus Manajemen Bencana.

Manajemen bencana bertujuan untuk (1) mencegah kehilangan jiwa; (2) mengurangi penderitaan manusia; (3) memberi informasi masyarakat dan pihak berwenang mengenai risiko, serta (4) mengurangi kerusakan infrastruktur utama, harta benda dan kehilangan sumber ekonomis.

Secara umum kegiatan manajemen bencana dapat dibagi dalam kedalam tiga kegiatan utama, yaitu:

1. Kegiatan pra bencana yang mencakup kegiatan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, serta peringatan dini.

2. Kegiatan saat terjadi bencana yang mencakup kegiatan tanggap darurat untuk meringankan penderitaan sementara, seperti kegiatan search and rescue (SAR), bantuan darurat dan pengungsian

3. Kegiatan pasca bencana yang mencakup kegiatan pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

Dari uraian di atas, terlihat bahwa titik lemah dalam Siklus Manajemen Bencana adalah pada tahapan sebelum/pra bencana, sehingga hal inilah yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan untuk menghindari atau meminimalisasi dampak bencana yang terjadi. Pemerintah cenderung mengabaikan bagian ini karena pada saat pra bencana, bencana belum terjadi sehingga dirasa belum perlu. Padahal kegiatan pra bencana inilah yang paling penting dalam siklus manajemen bencana.

Saya sempat heran saat kuliah Disaster Management, dosen saya berkata bahwa bencana merapi ini dana bencananya sudah kian menipis. Belum lagi pengungsi yang kehilangan rumah dan mata pencahariannya, mau dikemanakan mereka? Akankah terus menerus menjadi beban pemerintah daerah?

Saya sempat berpikir, mengapa tidak membuat asuransi bencana? Penduduk yang tinggal di suatu kota akan diasuransikan dan tiap tahunnya mereka akan membayar premi asuransi, sehingga suatu ketika terjadi bencana, maka kerugian yang terjadi bisa ditanggung bersama. Ini sama istilahnya seperti penduduk pada suatu kota menabung, lalu apabila ada suatu bencana di suatu daerah di kota tersebut maka uang hasil tabungan yang dalam jumlah banyak tersebut dapat membantu beban korban bencana.

Asuransi bencana merupakan inisiatif yang lazim di negara-negara maju, namun saat ini belum diterapkan Indonesia dan pemerintah belum mempelajari konsep tersebut. Beberapa Negara berkembang, seperti Turki, Iran, dan China, telah mempunyai asuransi wajib. Di Turki, misalnya, pemerintah mewajibkan asuransi gempa bumi pada rumah, ruko, maupun apartemen melalui The Turkish Catastrophic Pool. Pada tahun 2000 dengan limit harga pertanggungan 50.000 dollar AS, premi tahunan sebesar 47 dollar AS.

Sebagai salah satu teknik pengelolaan risiko, tak perlu disangsikan bahwa asuransi dapat berkontribusi pada tahap mitigasi risiko bencana, tahap rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Pada tahapan mitigasi risiko, perusahaan asuransi bisa berpartisipasi sebagai pihak yang memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai cara-cara memperkecil kerugian akibat bencana. Jangan ketika bencana berlalu, kemudian pemerintah mencari utangan ke luar negeri untuk rehabilitasi dan rokonstruksi  (recovery) pasca bencana. Ini namanya tidak adil bagi rakyat menurut saya. Sebab membantu saat ini, namun meninggalkan utang kemudian.

Atau usulan lain adalah asuransi bencana yang preminya diambil dari APBN. Prinsipnya seperti asuransi kerugian yang lain, tetapi ini adalah asuransi bencana atau catastrophe yang preminya telah dianggarkan dalam APBN tiap tahunnya. Daripada anggaran APBN digunakan untuk studi banding anggota DPR ke luar negri yang menghabiskan 170,35 miliar rupiah, menurut saya akan lebih baik jika dana tersebut dijadikan anggaran untuk asuransi bencana yang lebih urgent kepentingannya.

Bagaimana menurut anda? Critics and comments are welcome🙂

SOURCE :

Rachmat, Agus. Manajemen dan Mitigasi Bencana

www.catastrophic.org/

3 Comments (+add yours?)

  1. atria abirama
    Nov 23, 2010 @ 02:38:38

    Tentang asuransi bencana, melihat contoh diatas, bahwa dengan premi sebesar 47 dollar per tahun mendapatkan penggantian sebesar 50000 dollar. Di negara tersebut, dimana kesadaran berasuransi sudah tinggi, premi asuransi bisa sangat murah, dengan penanggungan yang sangat memadai. Berbeda dengan negara kita, yg kesadaran untuk berasuransi masih rendah, sehingga premi yg dibayarkan masih tinggi. Kenapa bisa terjadi? taraf ekonomikah yang masih terlalu rendah?? atau masyarakat yg tidak berada di daerah bencana merasa belum perlu mengikuti asuransi??

    Reply

  2. annisatridamayanti
    Nov 27, 2010 @ 04:42:01

    Hal seperti ini disebabkan karena taraf ekonomi dan kesadaran masyarakat yang masih rendah. Beberapa warga masih belum mengerti juga tentang makna dan kegunaan asuransi, terutama warga di daerah terpencil. Ditambah lagi apabila perekonomian keluarganya yang masih rendah, untuk memenuhi kebutuhan dasarnya saja masih susah, apalagi harus mengasuransikan rumahnya, atau barang-barang pribadinya tentu itu masalah yang sulit untuk masyarakat yang tidak mampu.
    Kesadaran untuk mengikuti asuransi pada warga juga ikut andil dalam permasalahan ini. banyak warga yang merasa tidak perlu mengikuti asuransi karena tidak berada di daerah bencana.
    Menurut saya, memang sepertinya lebih baik apabila asuransi bencana ini preminya diambil dari APBN dan sebagian dari masyarakat yang dianggap mampu. jadi, sistemnya seperti jamkesmas, bagi warga yang tidak mampu pembayaran premi untuk asuransi bencana ditanggung oleh Pemerintah, namun bagi warga yang mampu diwajibkan membayar asuransi bencana tiap tahunnya. Dengan begitu warga yang belum sadar pentingnya asuransi mau tidak mau tetap ikut membayar agar adil, dan toh, nanti mereka akan menyadari sendiri betapa pentingnya asuransi bencana setelah bencana tersebut menimpa dirinya.

    Reply

  3. Teguh
    Dec 04, 2010 @ 13:07:42

    yang saya dengar baru2 ini memang sedang dibuat rancangan UU tentang asuransi bencana melihat banyaknya bencana yg baru2 ini terjadi di indonesia. namun memang sedang dirundingkan lagi apakah dananya dari masyarakat itu sendiri atau dari APBN..
    Memang kalau dipikir2 kesadaran masyarakat indo trhdp asuransi masi sangat minim. agak sulit juga kalau preminya dari masyarakat.

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: