Sekilas Tentang JAMKESMAS

Badan kesehatan dunia (WHO) telah menetapkan bahwa kesehatan merupakan investasi, hak, dan kewajiban setiap manusia. Kutipan tersebut juga tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 28 ayat 3 dan Undang-undang nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, menetapkan bahwa setiap  orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Karena itu setiap individu, keluarga dan masyarakat berhak memperoleh perlindungan terhadap kesehatannya, dan  negara bertanggungjawab mengatur agar terpenuhi hak hidup sehat bagi penduduknya termasuk bagi masyarakat miskin dan tidak mampu.

Kenyataan yang terjadi, derajat kesehatan masyarakat miskin masih rendah, hal ini tergambarkan dari angka kematian bayi kelompok masyarakat miskin tiga setengah sampai dengan empat kali lebih tinggi  dari kelompok masyarakat tidak miskin. Derajat kesehatan masyarakat miskin yang masih rendah tersebut diakibatkan karena sulitnya akses terhadap pelayanan kesehatan. Kesulitan akses pelayanan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tidak adanya kemampuan secara ekonomi dikarenakan biaya kesehatan memang mahal. Peningkatan biaya kesehatan yang diakibatkan oleh berbagai faktor seperti perubahan pola penyakit, perkembangan teknologi kesehatan dan kedokteran, pola pembiayaan kesehatan berbasis pembayaran out of pocket,, kondisi geografis yang sulit untuk menjangkau sarana  kesehatan. Derajat kesehatan yang rendah berpengaruh terhadap rendahnya produktifitas kerja yang pada akhirnya menjadi beban masyarakat dan pemerintah.

Untuk menjamin akses penduduk miskin terhadap pelayanan kesehatan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, sejak awal Agenda 100 hari Pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu telah berupaya untuk mengatasi hambatan dan kendala tersebut melalui pelaksanaan kebijakan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin. Program  ini diselenggarakan oleh Departemen Kesehatan melalui penugasan kepada PT  Askes (Persero) berdasarkan SK Nomor 1241/Menkes /SK/XI/2004, tentang penugasan PT Askes (Persero) dalam pengelolaan program pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat miskin. Program ini selanjutnya pada tahun 2008 dinamakan JAMKESMAS (Jaminan Kesehatan Masyarakat).

Namun, sayangnya masih banyak penduduk miskin di Indonesia ini yang belum mengerti mengenai Jamkesmas, sehingga masih banyak yang enggan untuk berobat, padahal sebenarnya untuk berobat mereka bisa mendapatkan pelayanan kesehatan dengan biaya yang gratis apabila mengikuti program jamkesmas. Banyak pula di suatu wilayah terpencil masyarakat yang sebenarnya tidak dikategorikan sebagai orang miskin tapi mendapatkan kartu Jamkesmas, sementara masyarakat yang sebenarnya miskin malah tidak mendapatkan kartu jamkesmas. Hal ini disebabkan karena ketidakpahaman perangkat desa di wilayah terpencil mengenai jamkesmas, sehingga masyarakat miskin yang berada di wilayahnya tidak ter-cover kesehatannya. Untuk itu, sosialisasi jamkesmas perlu diteruskan dan ditingkatkan lagi. Saya akan menjelaskan sekilas mengenai jamkesmas..

JAMKESMAS merupakan suatu program yang dibuat pemerintah untuk menjamin kebutuhan kesehatan bagi masyarakat kurang/tidak mampu. Program ini diselenggarakan secara nasional agar terjadi subsidi silang dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan yang menyeluruh bagi masyarakat miskin. Jamkesmas ini sebenarnya bukan suatu program baru. Program ini melanjutkan program terdahulunya yaitu askeskin dan kartu sehat yang semuanya memiliki tujuan yang sama, untuk menjamin pembiayaan kesehatan masyarakat miskin. Tujuan dari Jamkesmas adalah meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan terhadap seluruh masyarakat miskin dan tidak mampu agar tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal secara efektif dan efisien. Sasaran program adalah masyarakat miskin dan tidak mampu di seluruh Indonesia sejumlah 76,4 juta jiwa,  tidak termasuk yang sudah mempunyai jaminan kesehatan lainnya.

Untuk mendapatkan pelayanan program Jamkesmas, berikut langkah-langkah yang diambil :

1.       Warga yang miskin atau tidak mampu untuk membayar biaya kesehatannya dapat mendaftarkan diri melalui perangkat desa seperti RT,RW, atau kelurahan.

Kriteria miskin menurut BPS adalah :

  • Luas lantai tempat tinggal < 8 m2/orang
  • Jenis lantai tempat tinggal dari tanah/bambu/kayu murahan
  • Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/kayu murahan/rumbia/tembok tanpa diplester
  • Tidak memiliki wc
  • Tidak memiliki sumber penerangan listrik
  • Tidak memiliki sumber air minum yang bersih
  • Bahan bakar menggunakan kayu bakar/minyak tanah
  • Dalam seminggu tidak pernah/hanya sekali mengkonsumsi daging/susu
  • Dalam setahun tidak pernah/hanya mampu membeli satu stel pakaian baru
  • Makan sehari 1-2 kali
  • Tidak mampu berobat ke puskesmas/poliklinik
  • Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga hanya SD/tidak tamat SD/tidak sekolah
  • Tidak memiliki tabungan/barang lain yang mudah dijual

Rumah tangga yang dikategorikan miskin adalah yang memenuhi kriteria 9 atau lebih dari 14 kriteria diatas.
Rumah tangga yang tidak dikategorikan miskin adalah :
Pensiunan  PNS, TNI, POLRI
Pengungsi yang diurus pemerintah
Penduduk yang tidak memiliki tempat tinggal tetap

2.       Pemerintah Kabupaten/kota yang telah menetapkan peserta JAMKESMAS lengkap dengan nama dan alamat peserta serta  jumlah peserta JAMKESMAS yang sesuai dengan kuota, segera mengirimkan daftar tersebut dalam bentuk dokumen elektronik (soft copy) dan dokumen cetak (hard copy) ke PT.ASKES , Rumah sakit setempat untuk digunakan sebagai data peserta JAMKESMAS, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Dinas Kesehatan Propinsi atau Tim Pengelola JAMKESMAS Propinsi setempat, Departemen Kesehatan RI

3.       Kemudian dilakukan penerbitan  kartu peserta JAMKESMAS baru yang pencetakan blanko, entry data, penerbitan dan distribusi kartu sampai ke peserta menjadi tanggungjawab PT Askes (Persero).

4.       Bagi masyarakat miskin yang tidak mempunyai kartu identitas seperti gelandangan, pengemis, anak terlantar, yang karena sesuatu hal tidak terdaftar dalam Surat Keputusan Bupati/walikota,  akan dikoordinasikan oleh PT Askes (Persero) dengan Dinas Sosial setempat untuk diberikan kartunya.

5.       Bagi bayi yang terlahir dari keluarga peserta JAMKESMAS langsung menjadi peserta baru sebaliknya bagi peserta yang meninggal dunia langsung hilang hak kepesertaannya.

PROSEDUR PELAYANAN

Prosedur untuk memperoleh pelayanan kesehatan bagi peserta, sebagai berikut:

1.       Peserta yang memerlukan pelayanan kesehatan dasar berkunjung ke Puskesmas dan jaringannya.

2.       Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, peserta harus menunjukkan kartu yang keabsahan kepesertaannya merujuk kepada daftar masyarakat miskin yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota setempat. Penggunaan SKTM hanya berlaku untuk setiap kali pelayanan kecuali pada kondisi pelayanan lanjutan terkait dengan penyakitnya.

3.       Apabila peserta JAMKESMAS memerlukan  pelayanan kesehatan rujukan, maka yang bersangkutan dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan disertai surat rujukan dan kartu peserta yang  ditunjukkan sejak  awal  sebelum mendapatkan pelayanan kesehatan, kecuali pada kasus emergency.

4.       Pelayanan rujukan sebagaimana butir ke-3 (tiga) diatas meliputi :

  • Pelayanan rawat jalan lanjutan (spesialistik) di Rumah Sakit, BKMM/ BBKPM/BKPM/BP4/BKIM.
  • Pelayanan Rawat Inap kelas III di Rumah Sakit
  • Pelayanan obat-obatan
  • Pelayanan rujukan spesimen dan penunjang diagnostik

5.       Untuk memperoleh pelayanan rawat jalan di BKMM/BBKPM/BKPM/ BP4/BKIM dan Rumah Sakit peserta harus menunjukkan  kartu peserta atau SKTM dan surat rujukan dari Puskesmas di loket Pusat  Pelayanan Administrasi Terpadu Rumah Sakit (PPATRS). Kelengkapan berkas peserta diverifikasi kebenarannya oleh petugas PT Askes (Persero). Bila berkas sudah lengkap, petugas PT Askes (Persero) mengeluarkan  Surat Keabsahan Peserta  (SKP), dan peserta selanjutnya memperoleh pelayanan kesehatan.

6.       Untuk memperoleh pelayanan rawat inap di BKMM/BBKPM/BKPM/ BP4/BKIM dan Rumah Sakit peserta harus menunjukkan  kartu peserta atau SKTM dan surat rujukan dari Puskesmas di loket Pusat  Pelayanan Administrasi Terpadu Rumah Sakit (PPATRS).  Kelengkapan berkas peserta  diverifikasi kebenarannya oleh petugas PT Askes (Persero). Bila berkas sudah lengkap, petugas PT Askes (Persero) mengeluarkan  SKP dan peserta selanjutnya memperoleh pelayanan rawat inap.

7.       Pada kasus-kasus tertentu yang dilayani di IGD termasuk kasus gawat darurat  di BKMM /BBKPM /BKPM /BP4/BKIM dan Rumah Sakit peserta harus menunjukkan kartu peserta atau SKTM dan surat rujukan dari Puskesmas di loket Pusat Pelayanan Administrasi Terpadu Rumah Sakit (PPATRS). Kelengkapan berkas peserta diverifikasi kebenarannya  oleh petugas PT Askes (Persero). Bila berkas sudah lengkap, petugas PT  Askes (Persero) mengeluarkan surat keabsahan peserta.  Bagi pasien yang tidak dirawat prosesnya sama dengan proses rawat jalan, sebaliknya bagi yang dinyatakan rawat inap prosesnya sama dengan proses rawat inap sebagaimana item 5 dan 6 diatas.

8.       Bila peserta tidak dapat menunjukkan  kartu peserta atau SKTM sejak awal sebalum mendapatkan pelayanan kesehatan, maka yang bersangkutan di beri waktu maksimal 2 x 24 jam hari kerja untuk menunjukkan kartu tersebut. Pada kondisi tertentu dimana ybs  belum mampu menunjukkan  identitas sebagaimana dimaksud diatas maka Direktur RS dapat menetapkan status miskin atau tidak miskin yang bersangkutan.

9.       Yang dimaksud pada kondisi tertentu pada butir 8 diatas meliputi anak terlantar, gelandangan, pengemis, karena domisili yang tidak memungkinkan segera mendapatkan SKTM. Pelayanan atas anak terlantar, gelandangan, pengemis dibiayai dalam program ini.

Alur pelayanan JAMKESMAS

PELAYANAN KESEHATAN YANG BISA DIDAPATKAN

Pada dasarnya manfaat yang disediakan untuk masyarakat miskin bersifat komprehensif sesuai indikasi medis, kecuali beberapa hal yang dibatasi dan tidak dijamin. Pelayanan kesehatan komprehensif tersebut meliputi antara lain:

1.       Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya

a.       Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP), dilaksanakan pada Puskesmas dan jaringannya baik dalam maupun luar gedung meliputi pelayanan :

  1. Konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan
  2. Laboratorium sederhana (darah, urin, dan feses rutin)
  3. Tindakan medis kecil
  4. Pemeriksaan dan pengobatan gigi, termasuk cabut/ tambal
  5. Pemeriksaan ibu hamil/nifas/menyusui, bayi dan balita
  6. Pelayanan KB dan penanganan efek samping (alat kontrasepsi disediakan BKKBN)
  7. Pemberian obat.

b.      Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP), dilaksanakan pada Puskesmas Perawatan, meliputi pelayanan :

  1. Akomodasi rawat inap
  2. Konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan
  3. Laboratorium sederhana (darah, urin, dan feses rutin)
  4. Tindakan medis kecil
  5. Pemberian obat
  6. Persalinan normal dan dengan penyulit (PONED)

c.       Persalinan normal yang dilakukan di Puskesmas non-perawatan/bidan di desa/Polindes/dirumah pasien/praktek bidan swasta.

d.      Pelayanan gawat darurat  (emergency).  Kriteria/diagnosa gawat darurat, sebagaimana terlampir.

2.       Pelayanan kesehatan di Rumah Sakit dan di BKMM/BBKPM/BKPM/ BP4/BKIM:

a.       Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL),  dilaksanakan pada Puskesmas yang menyediakan pelayanan spesialistik, poliklinik spesialis RS Pemerintah, BKMM/BBKPM/BKPM/BP4/BKIM meliputi:

  1. Konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan oleh dokter spesialis/umum
  2. Rehabilitasi medik
  3. Penunjang diagnostik: laboratorium klinik, radiologi dan elektromedik
  4. Tindakan medis kecil dan sedang
  5. Pemeriksaan dan pengobatan gigi tingkat lanjutan
  6. Pelayanan KB, termasuk kontap efektif, kontap pasca persalinan/ keguguran, penyembuhan efek samping dan komplikasinya (alat kontrasepsi disediakan oleh BKKBN)
  7. Pemberian obat yang mengacu pada Formularium Rumah Sakit
  8. Pelayanan darah
  9. Pemeriksaan kehamilan dengan risiko tinggi dan penyulit

b.      Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL), dilaksanakan pada ruang perawatan kelas III RS Pemerintah, meliputi :

  1. Akomodasi rawat inap pada kelas III
  2. Konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan
  3. Penunjang diagnostik: laboratorium klinik, radiologi dan   elektromedik.
  4. Tindakan medis
  5. Operasi sedang dan besar
  6. Pelayanan rehabilitasi medis
  7. Perawatan intensif (ICU, ICCU, PICU, NICU, PACU)
  8. Pemberian obat mengacu Formularium RS program ini
  9. Pelayanan darah
  10. Bahan dan alat kesehatan habis pakai
  11. Persalinan dengan risiko tinggi dan penyulit (PONEK)

c.       Pelayanan gawat darurat  (emergency)  kriteria gawat darurat, sebagaimana terlampir

3.       Pelayanan Yang Dibatasi (Limitation)

a.       Kacamata diberikan dengan lensa koreksi minimal +1/-1 dengan nilai maksimal Rp.150.000 berdasarkan resep dokter.

b.      Intra Ocular Lens (IOL) diberi penggantian sesuai resep dari dokter spesialis mata, berdasarkan  harga yang paling murah dan ketersediaan alat tersebut di daerah.

c.       Alat bantu dengar diberi penggantian sesuai resep dari dokter THT, pemilihan alat bantu dengar berdasarkan harga yang paling murah dan ketersediaan alat tersebut di daerah.

d.      Alat bantu gerak (tongkat penyangga, kursi roda, dan korset) diberikan berdasarkan resep dokter dan disetujui Direktur Rumah Sakit atau pejabat yang ditunjuk dengan mempertimbangkan alat tersebut memang dibutuhkan untuk mengembalikan fungsi dalam aktivitas sosial peserta tersebut. Pemilihan alat bantu gerak berdasarkan harga yang paling efisien dan ketersediaan alat tersebut di daerah.

e.      Pelayanan penunjang diagnostik canggih. Pelayanan ini diberikan hanya pada kasus-kasus ‘life-saving’ dan kebutuhan penegakkan diagnosa yang sangat diperlukan melalui pengkajian dan pengendalian oleh Komite Medik.

4.       Pelayanan Yang Tidak Dijamin (Exclusion)

a.       Pelayanan yang tidak sesuai prosedur dan ketentuan

b.      Bahan, alat dan tindakan yang bertujuan untuk kosmetika

c.       General check up

d.      Prothesis gigi tiruan.

e.      Pengobatan alternatif (antara lain akupunktur, pengobatan tradisional) dan pengobatan lain yang belum terbukti secara ilmiah

f.        Rangkaian pemeriksaan, pengobatan  dan tindakan dalam upaya mendapat keturunan, termasuk bayi tabung dan pengobatan impotensi.

g.       Pelayanan kesehatan pada masa tanggap darurat bencana alam

h.      Pelayanan kesehatan yang diberikan pada kegiatan bakti sosial

SUMBER :

DepKes RI.2008 .PEDOMAN PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS)

http://m.kompas.com/news/read/data/2010.10.20.08453756

http://www.epuskesmas.com/kabar-kesehatan/informasi-kesehatan/20-jamkesmas

http://www.detikhealth.com/read/2010/02/10/163500/1296906/775/jamkesmas-banyak-tak-tepat-sasaran

http://agustinisuciningtias.blogspot.com/2010/01/summary-jamkesmas-iiii-syamsi-dhuha.html

9 Comments (+add yours?)

  1. nowits
    Nov 30, 2010 @ 00:18:18

    makasiih mbak..infonya sangat berguna sekali untuk tugas saya..hehe🙂

    Reply

  2. maya
    Nov 30, 2010 @ 00:22:21

    saya mau tanya…beda jamkesmas sm jamkesos apa ya?
    trims

    Reply

    • annisatridamayanti
      Nov 30, 2010 @ 12:22:29

      Jamkesmas itu program asuransi kesehatan untuk masyrakat miskin. dananya berasal dari Pemerintah pusat / APBN.
      kalau Jamkesos itu program asuransi kesehatan untuk mewujudkan jaminan sosial, yang sasarannya adalah pekerja mandiri dan pekerja di sektor informal dan masyarakat miskin yang belum mendapat Jamkesmas. Sumber dananya sebagian besar dari pemerintah provinsi / APBD.
      Sekarang ada lagi dikembangkan Jamkesda..yaitu asuransi kesehatan untuk masyarakat kurang mampu yang belum tercover Jamkesmas dan Jamkesos.. Dananya dari Pemerintah Kabupaten.

      Reply

  3. Atria Abirama
    Dec 02, 2010 @ 13:19:31

    Secara sekilas, sistem jamkesmas itu sudah sangat baik, tetapi dalam prakteknya banyak ditemui kendala. Sebagai contoh: penyakit2 tertentu seperti kanker, dimana memerlukan pengobatan kemoterapi, tetapi, obat tersebut tidak tertanggung oleh jamkesmas. Dalam hal ini, keluarga pasien tetap harus membayar. Bahkan dalam tingkat pelayanan kesehatan pertama, para dokter sering mengeluhkan tidak dapat memberikan pengobatan secara maksimal terhadap pasien tertanggung jamkesmas, karena obatnya tidak ditanggung, padahal pasien jamkesmas tidak boleh dipungut biaya sepeserpun. Bagaimana mengatasi hal ini saudari annisa??

    Reply

    • annisatridamayanti
      Dec 07, 2010 @ 10:47:56

      hmm…ya itu merupakan kelemahan jamkesmas saat ini yang masih belum ditemukan solusinya..
      banyak obat-obat kanker yang tidak ditanggung oleh jamkesmas, dan akibatnya dokterlah yang menanggung biayanya karena tidak tega, padahal harga obat kanker yang tidak tertanggun jamkesmas itu harganya bisa sampai 3 juta. tidak hanya obat kanker, namun juga pasang pen untuk patah tulang, hanya biaya operasi saja yang ditanggung jamkesmas, sementara biaya pen nya ditanggung pasien. banyak peserta jamkesmas yang kecewa dengan pelayanan jamkesmas. hal-hal seperti ini harusnya tidak boleh terjadi. namun, karena saking banyaknya pasien kurang mampu yang ada di Indonesia ini, sementara dana jamkesmas belum mampu mencukupi semuanya.
      Saran saya sih, mungkin harus diperketat lagi pembagian kartu jamkesmas supaya benar-benar dimanfaatkan untuk warga yang tidak mampu, dan memperkuat peranan puskesmas sebagai lini terdepan supaya bisa berupaya preventif dan promotif sehingga masyarakat bisa terhindar dari berbagai penyakit.

      Reply

  4. Tisya Ramli
    Dec 04, 2010 @ 12:41:20

    Trimakasih mbak infonya..
    Saya ingin tau gmana pendapat mbak tentang keefektifan jammkesmas d indonesia? Apakah ada kendala ataupun kelemahan dari jamkesmas itu sndiri??makasii mbak..saya cm ingin tau pendapat mbak saja..untuk tugas saya.hehe
    Atas waktu dan partisipasinya,terimakasih

    Reply

    • annisatridamayanti
      Dec 07, 2010 @ 10:40:45

      sebenarnya masih banyak sekali kendala dan kelemahan jamkesmas..
      salah satunya yang dipermasalahkan karena banyak warga miskin yang belum tercakupi jamkesmas, hal ini dikarenakan banyaknya masyarakat miskin dan tidak mampu di Indonesia, sementara dana kesehatan yang disediakan untuk masyarakat miskin belum bisa mencukupi semuanya.kekurangan-kekurangan jamkesmas ini sebnarnya masi digodok oleh para pakar kesehatan masyarakat di pemerintahan. yah..semoga jamkesmas ke depannya bisa menjadi lebih baik.amin..

      Reply

  5. iwan fauzi
    Feb 26, 2011 @ 04:30:26

    klo maw operasi mata juling mggunakan SKTM bsa ga ya?
    Trims,,,

    Reply

  6. iwan fauzi
    Feb 26, 2011 @ 05:54:12

    sya mndrita juling sjak kcil,krna hdup sya yg pas”an mmbuat sya tdk bsa mlakukan oprasi wat mnormalkan mata sya,
    yg jd prtnyaan,apakah bsa sya brobat(operasi mta)dngan mnggnakan SKTM?
    mhon pncerahannya,trims,,,

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: